Forex Indonesia, adalah situs yang membahas tentang Broker Forex Terbaik dan terpercaya dan direkomendasikan, dinilai dari perbandingan menyeluruh dari sisi pelayanan yang diberikan serta ulasan para penggunanya. Forex adalah sebuah produk investasi yang melakukan jual-beli valas /mata uang asing dengan memprediksi pergerakan harga valas. Transaksi dilakukan dengan memperhatikan berita dari berbagai Negara dan bagan indikator ekonomi, juga melakukan analisa teknis.


Berita Forex: Crypto Tak Jadi Alat Pembayaran di 10 Tahun ke Depan

Salah satu berita forex menyebutkan bahwa crypto tidak akan menjadi alat pembayaran yang sah untuk 10 tahun ke depan. Bank Indonesia menyatakan kalau dalam 10 tahun ke depan, bank ini tidak memiliki rencana untuk memberikan izin menggunakan aset kripto atau cryptoasset sebagai alat pembayaran atau mata uang digital cyrptocurrency. 

Hal ini karena Bank Indonesia menilai cryptocurrency masih dibutuhkan banyak pertimbangan untuk menentukan apakah mata uang ini akan memberikan dampak buruk pada perekonomian dan masyarakat atau tidak.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI, Rosalia Suci Handayani, mengatakan dalam diskusi daring yang diadakan oleh Asian Law Students’ Association Local Chapter (Alsa Lc) Universitas Gadjah Mada kalau dalam sudut pandang Bank Indonesia, sekarang sampai 10 tahun lagi cryptocurrency tidak akan diperbolehkan di luar bank sentral untuk menjadi alat pembayaran sah di Indonesia. 

Menurutnya, untuk membuat cryptocurrency menjadi alat pembayaran, diperlukan perhitungan supply dan demand mengenai barang dan jasa di negara bersangkutan. Hingga kini, mata uang digital tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dan jika digunakan sebagai alat pembayaran akan melanggar UU No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. 

UU ini mengatakan kalau rupiah adalah satu-satunya mata uang yang sah di NKRI dan semua transaksi yang bertujuan membayar yang berada di wilayah negara Indonesia. Itulah mengapa cryptocurrency akan melanggar persyaratan ini. 

Pada diskusi bertajuk Crypto Law & Regulations in Indonesia, ia mengatakan kalau satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah rupiah. Inilah mengapa BI terus melarang untuk memproses pembayaran yang menggunakan virtual currency atau cryptocurrency kepada semua penyelenggara sistem pembayaran, penyedia infrastruktur pembayaran, dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia. 

Larangan ini juga diatur di Peraturan Bank Indonesia Nomor  18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Ada juga PBI No 19 /12/PBI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang mengatakan kalau cryptocurrency bukan alat pembayaran sah di Indonesia. 

Ada dasar hukum lainnya yang mengatakan kalau cryptocurrency masih bisa diperdagangkan di Indonesia karena jika dilihat dari Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 5 Tahun 2019, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, aset kripto didefinisikan sebagai komoditi tidak berwujud yang memiliki bentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar yang tersebar guna mengatur unit batu, mengkonfirmasi transaksi, dan membuat transaksi aman dari pihak lain. 

Aturan ini artinya juga menjelaskan kalau cryptocurrency tidak dibolehkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran. Lalu dari UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diubah menjadi UU No. 10 Tahun 2011, Bappebti berwenang untuk menentukan komoditi berjangka lewat Peraturan Kepala Bappebti. Itulah mengapa pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. 

Aturan ini membuat kegiatan usaha aset kripto diatur dan diawasi oleh Bappebti. Rosalia mengatakan juga dalam pertemuan itu kalau aset kripto tidak termasuk sebagai uang elektronik di Indonesia. Karena jika dilihat dari pasal 15 UU No tentang Bank Indonesia, ditegaskan kalau Bank Indonesia adalah badan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 

Uang elektronik juga ada yang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia tapi tidak seperti cryptocurrency sehingga aktivitasnya diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Kini uang elektronik diatur dalam PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Ketentuan Pelaksanaannya. BI juga menerbitkan PBI No. 22 /23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran. Dimulai dari 1 Juli 2021, akan ada penyesuaian mengenai ketentuan uang elektronik. Dilihat dari PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur berikut.

  • Diterbitkan atas dasar nilai uang disetor lebih dulu ke penerbit

  • Nilai uang disimpan secara elektronik dalam media server atau chip

  • Nilai uang elektronik yang dikelola penerbit bukan simpanan seperti yang dimaksud di UU yang mengatur perbankan

Rosalia menganggap kalau harus ada koordinasi yang lebih kuat pada kementerian dan lembaga yang terkait, seperti BI dalam implikasi aset kripto dan cryptocurrency terhadap kebijakan dari BI sendiri dan pemerintah. 

Ia mengatakan kalau perlu koordinasi yang kuat antara pemerintah, termasuk Bappebti dengan lembaga terkait, seperti Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Hal ini akan membuat banyak investor muda lebih banyak yang tergiur karena mereka suka tantangan. 

Tantangan investasi mata uang digital kepada anak muda. Namun perlu diperhatikan juga mengenai resiko dari aset kripto dan mata uang digital ini, seperti resiko sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah jika crypto asset digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. 

Resiko capital outflow yang akan mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia, resiko stabilitas sistem keuangan akan transaksi aset kripto akan menjadi lebih besar dan kompleks dan akan melibatkan perbankan, resiko pelanggaran prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan resiko pelanggaran perlindungan konsumen dan data pribadi. Inilah mengapa BI sangat berharap adanya pengaturan dan pengawasan yang ketat dari Bappebti mengenai perdagangan aset kripto.

Itu dia berita forex di Indonesia yang membahas crypto tidak akan menjadi alat pembayaran yang sah untuk 10 tahun ke depan. Baca juga artikel lainnya mengenai trading foreign exchange hanya di Forex Indonesia!

Broker News

Mau tau berita terbaru Forex Indonesia? Gratis!

Info Artikel dan promosi Terbaru, akan di email ke Anda